IKI Bantu Pembuatan Akta Kelahiran Anak Panti Asuhan di Kupang
Berawal dari postingan Bapak Budi Soehardi, Ketua dan pemilik Panti Asuhan Roslin, Kabupaten Kupang, di laman Facebook-nya yang menjadi viral, tentang kesulitan mengurus akte lahir anak-anak di panti asuhannya, akhirnya Budi Soehardi bertemu dengan pengurus Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di kantor IKI, Kamis (5/1/2017).
Budi menuturkan, pada bulan Agustus 2016 yang lalu, anak-anak panti asuhan mendapat undangan dari pemerintah Singapura lewat SIF dan GOH-nya president Singapore yang dibiayai oleh Singapore International Foundation.
Oleh karena itu, anak anak panti ini perlu membuat paspor. Dan untuk mendapatkan paspor tentu saja setiap anak harus memiliki akte kelahiran terlebih dahulu.
"Selama ini, akte lahir luput dari perhatian para pengurus panti asuhan di seluruh Indonesia, karena pengurusannya sulit dan berbelit. Apalagi daftar riwayat anak-anak yang diasuh tidak pernah dibuat satu persatu," terang Budi.
Ia menambahkan, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, tidak serta-merta dapat dilaksanakan di lapangan. Artinya persyaratan pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya, tidak diperlukan lagi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian, cukup pengurus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Lebih lanjut diceritakan oleh Budi Soehardi, bahwa dirinya sudah ke Kantor Bupati dan juga sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil saya disuruh ke Kantor Imigrasi, setelah ke Kantor Imigrasi, Petugas di Kantor Imigrasi malah bingung, karena untuk membuat akte lahir bukan di kantor Imigrasi,” imbuhnya.
Budi kembali ke Kantor Kependudukan dan disuruh ke Pengadilan, sampai di Pengadilan, disuruh lagi ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.
Hingga saat ini, tak satu akte pun yang sudah diterbitkan untuk anak-anak asuhannya yang berjumlah 138 anak.
Dalam kesempatan pertemuan dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia, dijelaskan oleh Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia, Prasetyadji, bahwa syarat dan prosedur pengurusan akte kelahiran bagi anak-anak yang tidak jelas asal-usulnya, dan tinggal di Panti Asuhan, yang pertama dilakukan adalah memastikan bahwa Yayasan panti asuhan memiliki landasan hukum berupa akte yayasan dan terdaftar di Departemen Sosial.
Lebih lanjut dikatakan Prasetyadji, langkah berikutnya adalah mengurus Kartu Keluarga Yayasan dimana semua anak-anak yang ada dipanti asuhan itu akan masuk dalam Kartu Keluarga tersebut.
"Apabila anak-anak asuhan tidak jelas asal-usulnya maka setiap anak akan mengisi formulir SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Panti Asuhan. Persyaratan pembuatan akte lahir ini kemudian bisa dilengkapi dengan Ijazah, surat baptis atau keterangan dari Lurah/Kepala Desa," jelasnya.
Menurutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satu-satunya instansi pemerintahan yang berhak menerbitkan akte kelahiran, dan bukan kantor/dinas yang lain.
Untuk itu, Institut Kewarganegaraan Indonesia berjanji akan membantu berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan jalan terang bagi anak-anak panti asuhan yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak mereka memiliki akta kelahiran. (Rell/HF/KBRN)
Add new comment