Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

FGD IKI: Problematika Itsbat Nikah

FGD Problematika Itsbat Nikah

Pencatatan perkawinan untuk masyarakat Indonesia mulai diatur pada 1974 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam bentuk akta perkawinan atau sering disebut buku nikah, dan populer di kalangan masyarakat disebut dengan istilah surat nikah. Secara spesifik perihal pencatatan perkawinan tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUP: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada masa sebelumnya, yang terentang hingga masa kolonial, pencatatan perkawinan tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting sehingga akibatnya sebagian besar penduduk Indonesia tidak memiliki akta perkawinan. Demikian pula kultur mengurus administrasi perkawinan juga baru dimulai setelah 1974 ketika UUP tersebut mulai berlaku.

Adanya buku nikah atau secara populer disebut surat nikah merupakan salah satu perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang penting. Pada zaman dahulu, para pemikir hukum Islam belum terpikirkan tentang hal ini sehingga perkawinan menurut hukum Islam belum memuat tentang kewajiban pencatatan perkawinan dan adanya akta perkawinan. Namun sesuai perkembangan hukum Islam yang berupaya selalu kontekstual dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat setempat, telah terjadi perkembangan yang sangat positif, khususnya di Indonesia.

Para perumus UUP berdasarkan masukan dan saran para ulama dan ahli hukum Islam Indonesia telah memasukkan perihal pencatatan perkawinan dan akta perkawinan ke dalam UUP. Keduanya memiliki nilai kemanfaatan yang besar bagi umat Islam dan negara dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahatul mursalah). Keberadaan pencatatan perkawinan dan akta perkawinan sesuai dengan kaidah fikih Dar’ul mafasidu muqaddamun ala jlabil mashalih yang menjadi salah satu pedoman hidup umat Islam Indonesia yang mayoritas berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Imam Syafii.

Walaupun secara normatif, telah terjadi perkembangan hukum Islam yang positif tersebut dalam wujud peraturan perundang-undangan, namun umat Islam Indonesia belum sepenuhnya melaksanakannya secara optimal. Kitab-kitab fikih produk para ulama masa lalu belum mencatat kedua hal tersebut. Sementara sebagian umat Islam, terutama kalangan santri, membaca kitab-kitab tersebut dan menjadi rujukan dalam kehidupannya. Pencatatan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan masih membutuhkan proses sosialisasi dan internalisasi ke dalam diri warga masyarakat. Transformasi dari budaya lisan yang telah berusia ratusan tahun menuju budaya tulis sebagai ciri budaya modern bukanlah hal yang mudah dan cepat.

Akibatnya, walaupun UUP sejak 1974 berlaku dan seharusnya umat Islam yang menikah setelah berlakunya UUP harus dicatatkan dan memiliki akta perkawinan, dalam praktiknya belum berjalan sesuai amanat UU tersebut. Banyak kendala yang menyebabkan terjadinya situasi demikian, antara lain: (1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman pentingnya kedua hal tersebut; (2) kondisi geografis, yakni jarak yang jauh antara kediaman mempelai dengan KUA; (3) tidak dimilikinya bukti-bukti administrasi yang lain umpama KTP dan KK; (4) biaya yang dianggap cukup mahal atau bahkan mahal; dan karena memang kesengajaan dari mempelai, umpama karena merupakan perkawinan kedua yang tidak ingin diketahui masyarakat.

Untuk memperkuat regulasi yang memuat perihal pencatatan perkawinan dan akta perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam  yang terbit pada 1991 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Norma hukum ini tentu dimaksudkan agar warga masyarakat yang menikah terdorong dan termotivasi untuk mencatatkan perkawinannya agar ada bukti tertulis, tercatat oleh negara bahwa ada perkawinan. Namun demikian, keberadaan pasal tersebut masih juga belum mampu mewujudkan setiap terjadi peristiwa perkawinan maka akan icatat dan terbit akta perkawinan.

Padahal banyak kerugian dan problem hukum yang rumit dan berat apabila perkawinan tidak tercatat tersebut. Antara lain dapat disebutkan: (1) Perkawinan tersebut bermasalah secara hukum negara. Meskipun perkawinan telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, namun sahnya masih dalam taraf menurut agama dan kepercayaannya, di mata negara perkawinan tersebut mengandung permasalahan hukum karena belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil dengan berbagai dampak negatifnya; (2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu; (3) Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.; (4) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan; (5) baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya; dan (6) suami bisa menikah lagi tanpa dapat dituntut secara hukum oleh isteri yang perkawinannya tidak tercatat tersebut.

Atas dasar masih cukup banyaknya perkawinan yang belum dicatat dan memiliki akta perkawinan dengan berbagai kerugiannya maka regulasi di Indonesia telah menyediakan mekanisme hukum untuk mengatasinya, yakni melalui itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam: “Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri itsbat dan nikah. Kata Itsbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu الا ث بات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).

Dengan demikian secara umum dan prinsipil, itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, namun perkawinan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama), yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan jurisdictio voluntair. Disebut bukan pengadilan yang sesungguhnya oleh karena dalam perkara ini yang ada hanyalah pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.

Salah satu kerugian apabila tidak memiiliki akta perkawinan ditinjau dari aspek administrasi kependudukan dan menjadi topik diskusi ini adalah anak hasil perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang menjadi haknya. Kondisi ini tidak kondusif dan menjadi permasalahan hukum dan dampak hukum yang cukup besar bagi sang anak. Permasalahan makin berat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya (UU Nomor 24 Tahun 2011) yang mempunyai target terwujudnya tertib administrasi kependudukan. sehingga kepemilikan berbagai dokumen kependudukan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pemenuhan berbagai hak-hak sipil dan politik setiap warganegara. Dan menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan hal tersebut. 

Dalam praktik di lapangan, pasangan yang tidak mempunyai akta perkawinan dan mempunyai anak maka anak tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran. Akta perkawinan tidak hanya mencatat peristiwa penting yang terjadi diantara dua warganegara berlainan jenis kelamin, tapi juga menjadi dokumen yang terhubung sangat erat dengan akta kelahiran anak-anaknya kelak. Anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan, tidak dapat mencantumkan hubungan dengan ayah kandungnya pada akta kelahiran. Meskipun pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, telah memberikan solusi dengan diterbitkannya jenis akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu, namun dengan catatan bahwa perkawinan belum dicatatkan.

Penduduk Indonesia yang belum mencatatkan perkawinan sebagian besar adalah umat Islam, dimana terdapat kewajiban untuk melakukan sidang itsbat di Pengadilan Agama sebelum dilakukan pencatatan perkawinan oleh KUA. Namun biaya sidang itsbat ternyata menjadi salah satu hambatan bagi pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya, karena biaya yang ditetapkan Pengadilan Agama cukup besar. Padahal, pasangan yang belum mencatatkan perkawinan pada umumnya tergolong masyarakat miskin, sehingga sulit untuk berharap mereka memprioritaskan dana yang dimilikinya untuk melakukan itsbat nikah. Hal ini cukup ironis, mengingat untuk penduduk non muslim, justru tidak ada ketentuan “itsbat” atau pengadilan, melainkan cukup dengan pemberkatan massal yang tidak membutuhkan biaya yang besar, dan setelahnya dapat dilakukan pencatatan di pencatatan sipil tanpa dipungut biaya.

Sebagai contoh, dari data yang diperoleh dari media situs online beberapa Pengadilan Agama diperoleh beberapa data biaya itsbat nikah sebagai berikut: Pengadilan Agama Kab. Karawang Rp. 791.000, Pengadilan Agama Kab. Madiun            Rp. 791.000,- Pengadilan Agama Kab. Sumbawa Barat Rp. 811.000,- Pengadilan Agama Batam Rp. 600.000,- Pengadilan Agama Kab. Sampang Rp. 400.000,- besaran biaya tersebut dapat berubah karena biaya didasarkan pada zona atau radius jarak antara lokasi pemohon dengan kantor Pengadilan Agama. Semakin jauh lokasi pemohon maka semakin besar biayanya. Biaya biasanya belum termasuk biaya pembelian meterai yang juga menjadi tanggung jawab pemohon.

Atas dasar kenyataan yang demikian, Institut Kewarganegaraan Indonesia atau biasa disingkat IKI, merasa perlu dirumuskan gagasan dan usul solusi mengatasi situasi yang demikian, baik dari aspek posisi masyarakat yang belum mempunyai akta perkawinan maupun dari aspek pembiayaan itsbat nikah yang dirasakan cukup memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, diadakan FGD karena keprihatinan akan kendala yang dihadapi anak-anak yang lahir dari pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan dan mengalami kendala serius untuk mendapatkan akta kelahiran. Meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur tentang “Anak Seorang Ibu” namun dalam banyak kasus di lapangan, pada saat Ibu yang melahirkan meninggal sebelum mengurus akta kelahiran, maka status anak-anak yang lahir dalam kondisi seperti itu menjadi tidak jelas, dan makin sulit mendapatkan  akta kelahiran serta dapat tertimpa masalah hukum di kemudian hari.  

IKI mengadakan FGD  “Mencari Solusi Atas Pembebanan Masyarakat dalam Pembiayaan Itsbat Nikah” adalah untuk membahas secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek dan pendekatan institusi negara dan pemerintahan yang ada mengenai berbagai hal atau masalah yang terkait dengan pasangan beragama Islam yang tidak mempunyai akta perkawinan dan terkendala melakukan itsbat nikah di pengadilan agama. Selain itu juga untuk merumuskan  berbagai pemikiran dan usul solusi untuk mengatasi kendala itsbat nikah, termasuk pembiayaannya, dan konsep gerakan dan program kerja negara dan pemerintah untuk menuntaskan tidak dimilikinya akta perkawinan dan akta kelahiran bagi keluarga yang tidak mencatat pekawinannya.

Meningkatkan peran aktif dan koordinasi serta kerja sama antarinstitusi negara dan pemerintahan, khususnya antara Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PP dan PA dan lain-lain intansi dalam mengatasi masalah pembiayaan itsbat nikah dan mewujudkan sidang itsbat nikah yang mudah, murah, sederhana. FGD yang diselenggarakan di Sekretariat IKI pada hari Selasa 1 Agustus 2017 ini menghadirkan berbagai pihak terkait dengan topik yang dibahas, antara lain Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang dibawahnya, yaitu pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PP dan PA, MUI dan NU dan pengasuh pondok pesantren, Pengamat dan pakar di bidang administrasi kependudukan, dan Mantan pejabat di bidang administrasi kependudukan.

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.