Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Blangko Kosong Sampai Awal 2017

Blangko KTP elektronik akan kosong setidaknya sampai Januari 2017. Namun, perekaman data penduduk tetap bisa dilakukan dan warga yang sudah melakukan perekaman akan memperoleh surat keterangan pengganti KTP elektronik dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota yang berlaku enam bulan sejak Oktober 2016.

Dengan kebijakan ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (16/11), di Jakarta, menegaskan, warga di 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2017 tak akan kehilangan hak pilih.

"Meski Undang-Undang (No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) mensyaratkan e-KTP, begitu dia merekam data, akan diberikan formulir surat keterangan yang bisa digunakan (sebagai pengganti e-KTP)," tutur Tjahjo.

Kosongnya blangko e-KTP hingga awal 2017 terjadi karena proses tender 8 juta keping blangko e-KTP yang dimulai Oktober lalu, dengan anggaran Rp 115,2 miliar, gagal dilakukan. Pasalnya, menurut Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, empat dari lima perusahaan yang ikut tender gagal di syarat administrasi. Adapun satu perusahaan tersisa tak lolos uji teknis.

Dengan gagalnya tender, persediaan blangko di Kemendagri akan terus kosong setidaknya dua bulan ke depan.

Untuk menghindari proses hukum, tender tak dilanjutkan, tetapi diulang. Menurut rencana, pengadaan akan dipercepat dan dimulai pekan ini dengan anggaran tahun 2017. Pengadaan blangko pun dilakukan sekaligus sebanyak 25,9 juta keping untuk menghindari pemotongan anggaran di tengah tahun.

Ke depan, lanjut Zudan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kemungkinan menunjuk BUMN yang memiliki kapasitas untuk mengadakan blangko. Harapannya, pengadaan blangko e-KTP lebih terjamin. Pasalnya, pada 2015, tender juga pernah gagal akibat penawaran peserta lelang di atas harga perkiraan sendiri.

Tidak repot

Kepala LKPP Agus Prabowo menjelaskan, pengadaan bisa dilakukan dengan cara lelang ataupun nonlelang. Apabila instansi pemerintah menyelenggarakan sendiri, tender harus dilaksanakan. Namun, mekanisme nonlelang bisa dilakukan dengan e-Katalog LKPP.

Melalui e-Katalog, Kemendagri cukup membeli dari penyedia yang sudah diseleksi LKPP atas permintaan Kemendagri. LKPP mencarikan perusahaan penyedia dan mempertandingkan kualitas dan harga yang ditawarkan. Jika hanya satu perusahaan penyedia yang ada, LKPP akan menegosiasikan harga barang tersebut.

Apabila sudah terpilih perusahaan penyedia tersebut untuk kurun waktu tertentu, Kemendagri tidak perlu lelang berulang- ulang untuk periode tersebut. "Mekanismenya mirip online shop (belanja daring). Kementerian/lembaga bisa melihat produk yang diperlukan, harga, sampai biaya kirimnya. Tidak perlu lelang lagi," tutur Agus.

Saat ini, lanjut Agus, ada sekitar 77.000 barang di e-Katalog LKPP. Namun, blangko e-KTP belum masuk di dalamnya. Agus pun mengatakan, sejak menjabat tahun 2015, dirinya belum pernah dilibatkan dalam pengadaan blangko e-KTP. (INA)

_____________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 November 2016, di halaman 4 dengan judul "Blangko Kosongsampai Awal 2017".

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Seorang dokter sedang menanyakan data Calon Penerima Vaksin Covid 19
Kata Ombudsman soal Data Lansia untuk Vaksinasi
Dirjen Dukcapil Zudan Arif saat penandatanganan MoU
Data Dukcapil dan Program Vaksinasi Covid 19
Vaksin Covid 19
Bagaiamana Persiapan sebelum Vaksin?
Program Vaksinasi Massal sudah Dimulai Januari 2021
Cara Cek Sudahkah Terdaftar sebagai Penerima Vaksin?
Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).