Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Batas Perekaman KTP EL 31 Desember 2018

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif mengatakan data identitas penduduk yang hingga 31 Desember 2018 tidak melakukan perekaman untuk KTP elektronik akan diblokir. Sikap Kemendagri itu sebagai langkah untuk dapat memperoleh data yang lebih akurat.

Saat ini ada 6 juta pemilih nonpemula yang berusia 23 tahun ke atas dan belum melakukan perekaman data untuk KTP-E. Pihaknya pun akan menyisir data penduduk dengan mengacu pada data KTP lama yang dimiliki dan masih belum berubah menjadi data KTP-E.

"Karena kalau datanya diblokir kan tidak bisa menggunakan rekening bank, tidak bisa mengurus BPJS. Jadi langkah ini harus kita ambil karena sisanya tinggal 6 juta lagi, sudah 6 tahun sejak 2012 pencetakan massal, ke mana saja itu," ujar Zudan, Senin, 17 September 2018.

Meski data mereka diblokir, Kemendagri bisa langsung mengaktifkan kembali data kependudukan saat mereka melakukan perekaman. Pihaknya pun mengaku akan melakukan langkah jemput bola dengan langsung mendatangi para penduduk yang masuk kategori itu.

Dari segi logistik, pihaknya mengaku tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan blanko. Ia mengklaim saat ini ketersediaan blangko tersebut sudah melebihi apa yang dibutuhkan.

"Sampai dengan akhir 2018, ada 5,9 itu yang ada di Dukcapil, yang beredar di daerah kurang lebih 2 juta keping. Jadi, ditotal ada 7,9 juta keping, artinya blangko cukup dan mencukupi. Untuk 2019 kita ada persediaan 16 juta keping, jadi blangko tidak ada masalah lagi."

Suket

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman tidak keberatan soal usulan penggunaan surat keterangan (suket) bagi pemilih pemula sebagai instrumen syarat dalam memberikan suara di Pemilu 2019. Pasalnya, para pemilih pemula itu baru akan berusia 17 tahun pada rentang 1 Januari-17 April 2019.

Menurutnya, usulan tersebut bisa saja dituangkan dalam peraturan KPU (PKPU). Namun, ia meminta pemerintah, DPR, dan Bawaslu dapat satu kata terkait dengan hal itu sehingga usulan tersebut dapat terbentuk dan mempunyai payung hukum yang legal.

"Kemarin kan ditawarkan oleh Dukcapil agar KPU membuat peraturan di PKPU. Kami mau membikin aturan, tapi semua harus setuju dan harus mendukung supaya apa yang belum diatur bisa diatur untuk melindungi hak mereka," ujarnya.

Arief menuturkan, jika mengacu pada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur KTP-E sebagai syarat dalam memberikan suara, para pemilih pemula itu tidak dapat memberikan hak suara. Pasalnya, KTP-E juga menjadi salah satu syarat agar para pemilih dapat masuk menjadi daftar pemilih tetap.

"KPU kan dalam beberapa kali pertemuan dengan pemerintah dan DPR terus mengingatkan bahwa regulasi ini dijalankan sebagaimana isinya seperti itu. Maka, yang tidak punya KTP-E tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Zudan Arif mengusulkan agar KPU mengatur penggunaan Suket bagi para pemilih pemula di Pemilu 2019 ke dalam peraturan KPU (PKPU). Usulan tersebut diambil untuk mengakomodasi para pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun pada rentang 1 Januari-17 April 2018.

Dari data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang berjumlah 196.545.636 jiwa, terdata ada sebanyak 5.035.887 jiwa pemilih pemula.

 

______________
Sumber: https://www.medcom.id/nasional/politik/akW3lZak-dukcapil-beri-batas-hing...

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.